Tulisan ini sebenarnya didasarkan oleh kegalauanku. Ada terbersit di pikiranku untuk tidak menggunakan hakku dengan cara tidak memilih; baik dalam pemilu legislatif maupun eksekutif.

Aku yakin, kegalauan ini dialami juga oleh sebagian dari kita. Bagaimana tidak, wakil rakyat yang kita pilih dan atau presiden yang kita pilih ternyata berkinerja buruk; mangkir dari janjinya, bahkan tidak jarang mereka korupsi dan atau berperilaku amoral. Menjadi gama, padahal mereka beragama.

Menggunakan hak untuk memilih dalam pemilu

Kejadian demi kejadian telah kita alami bersama, dan kita pun menjadi apatis dengan tingkah polah dan sepak terjang mereka. Negeri yang kaya ini seperti kehilangan martabatnya. Ibu pertiwi yang diperjuangkan kemerdekaannya oleh para pahlawan, tak ubahnya seperti seorang gadis tanpa hijab; yang siapapun dapat melihat auratnya, bahkan merayunya, bahkan mencoleknya. Negeri kita seperti kehilangan izzah (kemuliaan). Dan di manakah iffah (kesucian) yang dulu pernah dimilikinya?

Disadari atau tidak, berkurangnya izzah dan iffah sebagai sebuah negeri tidaklah luput dari peran besar pemimpin negerinya dan orang-orang yang sengaja dipilih untuk mewakili kita. Kita dapat amati bagaimana produk hukumnya, kebijakannya, sepak terjangnya, tingkah lakunya. Dan sekarang sebagian dari kita pun tahu bagaimana mengambil sikap jika suatu saat nanti akan ada pemilihan kembali (kita menyebutnya sebagai pemilu).

Bagi mukminin-mukminat dan atau muslimin-muslimat, paham betul bahwa memilih pemimpin adalah ibarat memilih imam dalam sholat. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi imam sholat.

Jika Anda pernah mengalami masa kecil di suatu desa, atau bersekolah sore untuk belajar ngaji (membaca dan mengkaji) Al Qur-an serta kitab lainnya, maka besar kemungkinan untuk menerima atau mendapat ujian untuk menjadi imam Sholat. Para senior yang siap uji ini adalah murid-murid yang minimal sudah dua kali khatam baca Al-Quran (sudah selesai membaca Al Qur-an 30 juz sebanyak dua kali ).

Ujiannya berupa tajwid dan makhraj (makhaarijul huruf) dari qiraah Al Qur-an. Secara sederhana, tajwid adalah tata cara membaca Al Qur-an –termasuk panjang-pendek, kapan saatnya berhenti sejenak, kapan harus berhenti dan kemudian melanjutkannya, bagaimana menyesuaikan nafas agar pas dengan bacaan jika nafas kita tidak kuat dan pada huruf apa sebaiknya melanjutkannya, hatta bagaimana kestabilan bacaan sejak pertama dibaca hingga ayat terakhir dalam surah. Sedangkan makhraj adalah cara pelafalan huruf hijaiyah –termasuk bagaimana posisi ujung lidah saat membaca huruf, serta tebal tipisnya bacaan.

Ujian tersebut diperlukan; karena meskipun mungkin sudah 10 kali khatam Al Qur-an, tapi jika tajwid dan makhrajnya kurang bagus atau bahkan tidak bagus, maka dia belum pantas menjadi imam Sholat.

Setelah lulus dalam ujian tajwid dan mahkraj; masih ada persyaratan lain, yaitu ilmu pengetahuan agama Islam yang cukup. Minimal sudah tau dasar-dasar rukun Sholat, rukun Wudhu, dan lainnya yang dalam tatanan palajaran kitab kuning, ada yang namanya Babul Minan dan Irsyadul Anam. Aku yakin, banyak kitab lain yang memuat ilmu-ilmu seperti ini.

Lalu bagaimana dengan memilih pimpinan sebuah negeri atau pimpinan wilayah dalam suatu negeri atau memilih wakil kita sendiri? Bukankah memilih mereka artinya dengan rela hati kita serahkan urusan negeri ini kepada mereka?

Al-Qur`an menyebut pemimpin dengan istilah ulil-amri minkum (yang mengurus urusan di antara kalian). Dan Al Qur-an mewajibkan setiap muslim untuk taat kepada ulil-amri minkum (QS. an-Nisa` [4] : 59).

Memilih memang memiliki konsekuensi, yakni nashihah (ketulusan berbakti) kepada pemimpin. Tidak mudah memang aku tuliskan kalimat selanjutnya. Karena aku pun bertanya, bagaimana jika calon pemimpin yang aku pilih kemudian tidak jadi pemimpin? Apakah konsekuensi tentang ketulusan berbakti itu juga berlaku? Untuk hal ini, aku kembali mengingatkan tentang perlunya syarat-syarat sebagaimana analogi memilih calon imam sholat. Menjadi tidak mudah melakukannya memang, bagi sebuah negeri yang mana demokrasi adalah frame-nya. Bukankah dengannya, berarti suara terbanyak yang kemudian jadi pemenang? Hatta walaupun mereka sebenarnya tidak layak untuk menang?

Banyak sekali hal yang dapat berperan dengan sistem demokrasi ini. Karena sesungguhnya, demokrasi adalah sistem yang lemah. Kelemahan inilah yang kemudian dimanfaatkan; pencitraan, adalah yang paling sering terjadi di negeri ini. Anda pasti sudah tahu, bagaimana dan melalui media apa saja pencitraan itu dilakukan. Saya sudah pernah menuliskan status mengenani hal ini di Facebook, walaupun hanya berupa point-point saja. Itu karena saya tahu, bahwa pembaca status saya adalah orang-orang yang paham betul arti kata, suku kata, atau intonasi atau penekanan makna melalui tanda baca. Hakekatnya; suku kata, kata atau kalimat hanyalah sekumpulan titik saja. Namun karena titik-titik itu tersusun, maka maknanya pun akan beragam.

Lalu? Ibarat sekumpulan titik yang mewujudkan makna, maka para pemilih tentu harus berjamaah. Anda pasti paham betul makna berjamaah, sehingga aku tak perlu jelaskan lebih lanjut.

Ada juga pertayaan dalam hatiku, “bagaimana kalau ternyata pemimpin yang kita pilih dan menang atau pemimpin terpilihnya menyimpang? Apakah nanti aku turut berdosa?”

Pemimpin adalah juga manusia. Dengan analogi imam Sholat, jika ternyata imam tersebut berbuat salah, maka makmum harus, aku ulangi harus mengingatkan. Sebab kalau dibiarkan, sangat besar kemungkinan dapat membatalkan sholat kita. Dan seharusnya, jika imam sholat tahu bahwa kepemimpinannya justru akan membatalkan sholat, ia harus mengundurkan diri dan kemudian digantikan oleh seorang anggota jamaah dibelakangnya. Dan itulah kenapa, jamaah yang tepat di belakang imam pun harus paham betul syarat-syarat menjadi imam Sholat.

Kita kan sudah sering mengingatkan pemimpin kita pada saat dia melakukan kesalahan? Iya betul. Aku pun me[m]lihat-baca-dengarnya. Tapi adakah parameter yang menjelaskan sampai batas mana kesalahan tersebut dapat menggugurkan kepemimpinannya (kalau dalam sholat, berarti membatalkan sholat)? Dan adakah mekanisme yang mengatur batasan parameter tersebut? Jika ada persyaratan bahwa orang di belakang imam Sholat seharusnya paham betul tentang syarat-syarat menjadi imam Sholat, maka semestinya demikian pula dengan orang-orang yang berada dibelakang pemimpin.

Akhirnya, status ini akan aku akhiri. Di paragraf terakhir, ingin aku sampaikan bahwa ada hak-hak seorang pemimpin.

Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk memenuhi hak pemimpin: “Sesungguhnya kalian akan menyaksikan sesudahku pemimpin yang mementingkan dunia dan hal-hal lain yang kalian ingkari.” Para shahabat bertanya: “Apa yang akan kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Berikanlah kepada mereka hak mereka (pemimpin), dan pintalah kepada Allah hakmu (rakyat) (Shahih al-Bukhari no. 6530. Dalam riwayat no. 6533 Nabi saw mengecualikan: “Kecuali jika kalian benar-benar melihat mereka [pemimpin] kafir keluar dari Islam”).”

Wallahu a'lam bish showabi. Sukabumi; Ahad, 9 Februari 2014.

Menggunakan hak untuk memilih
Tagged on: