Kondisi penegakan hukum Indonesia saat ini dalam pandangan saya sedang menghadapi pesimisme  atau ketidakpercayaan lagi. Hal ini semakin mendorong sikap apatisme terhadap penegakan hukum. Di satu sisi, Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum, namun di sisi lain, upaya penegakannya masih plintat-plintut. Terkesan bahwa hukum ada bersama uang yang membayarnya. Benar-benar menyedihkan.

Saya dalam hal ini mewakili masyarakat awam akan hukum, tapi secara lugas dapat saya nyatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya upaya (tentu saja ini berproses) memfungsikan dan menjalankan norma-norma hukum secara nyata sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya sih masih percaya, bahwa masih ada aparat penegak hukum yang memegang prinsip-prinsip untuk menjunjung supremasi hukum. Namun kepercayaan itu pun makin luntur. Entah apakah Anda juga berpikiran sama dengan saya.

Faktor terpenting yang berperanan dalam upaya penegakan hukum adalah tegaknya para aparat penegak hukum dalam mengemban tugas dana amanahnya. Tentu karena aparat penegak hukum merupakan subyek dan obyek dari hukum. Artinya selain sebagai aparat yang bertugas untuk memberikan perlindungan dan ketentraman serta rasa keadilan pada masyarakat ia juga sebagai masyarakat biasa yang tidak bisa lepas dari jangkauan hukum. Oleh sebab itu, baik dan buruknya penegakan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sangatlah tergantung pada kejujuran dan kewibawaan dari para aparat penegak hukum dalam mengemban tugasnya.Penegakan hukum di Indonesia

Dewasa ini penegakan hukum yang terjadi bisa kita katakan masih jauh dari rasa keadilan. Dalam upayanya, penegak hukum semestinya memiliki hati nurani dan berkomitmen untuk bertindak secara adil. Namun apa yang terjadi di dunia nyata, para hakim yang pakar terhadap pasal-pasal KUHP ataupun KUHAP hafal benar pasal mana yang siap digunakan untuk memenangkan pihak yang menyuapnya. Tinggal pilih mau menangkan pihak yang mana antara pihak-pihak yang bertikai. Saat ini telah banyak contoh yang dipertontonkan oleh beberapa politisi yang lebih taat terhadap perintah partai; pengacara lebih taat kepada perintah klien yang membayarnya; jaksa, hakim lebih tunduk pada perintah para penyuap daripada perintah hukum.

Di sisi lain, penegakan hukum memang harus melibatkan peran masyarakat. Saya setuju dengan hal ini. Namun, apa betul bahwa pemerintah dapat dengan serta-merta meminta peran serta masyarakat tanpa upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum? Kesadaran masyarakat akan hukum tentu sangat penting, bahkan saya mengamati perkembangannya dari tahun ke tahun. Setidaknya, masyarakat sekarang sudah paham mana yang benar dan mana yang salah atas suatu peristiwa yang tengah terjadi.

Kejadian demi kejadian di Indonesia saat ini, sedikit banyak telah membuka wawasan kita sebagai masyarakat biasa dan kemudian dapat memberi penilaian sendiri akan kejadian tersebut. Contoh yang masih hangat saat ini adalah kasus Basuki Tjahaja Purnama aka Ahok. Ada banyak hal yang mengganjal dalam pikiran saya tentang kasus Ahok. Upaya untuk secara adil memperkarakan. memproses sampai pada titik kesimpulan perkaranya seperti main-main saja. Banyak energi terbuang untuk kasus yang sudah banyak diketahui masyarakat ini. Entahlah, apa bedanya Ahok dengan masyarakat lainnya di mata hukum? Saya kemudian bertanya-tanya; apakah hukum sudah tidak bermata lagi? Apakah kalau ia masih bermata, tapi buta warna?

Kembali lagi kepada bagaimana peran masyarakat dalam penegakan hukum. Sekali lagi harus aku katakan, bahwa ini suatu hal yang penting. Tapi,

Apakah ada jaminan hukum kepada masyarakat?

Apa betul bahwa hukum di Indonesia sudah betul-betul memberikan jaminan hukum kepada mayarakat? Atau jangan-jangan gara-gara menyampaikan suatu kebenaran, tapi kemudian diperkarakan? Tidak adanya jaminan hukum menyebabkan masyarakat enggan dengan hukum sehingga menimbulkan sikap yang apatis terhadap hukum yang berujung pada sikap main hukum sendiri. Hal ini dapat kita lihat dengan mudahnya seseorang mengancam seorang saksi dalam sebuah kasus bahkan membunuhnya.

Apa betul bahwa perilaku aparat penegak hukum sudah sesuai dengan hukum yang mengaturnya?

Apa betul bahwa aparat penegak hukum itu berperilaku jujur, berwibawa dan bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya? Selama ini yang terjadi adalah masih banyaknya prilaku aparat penegak hukum yang tidak jujur yang terjebak dalam praktek yang justeru bertentangan dengan hukum, bahkan secara mudah diketahui hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri dengan memanfaatkan jabatannya. Adanya sikap dari aparat penegak hukum yang tidak jujur menyebabkan masyarakat menjadi kurang percaya terhadap hukum.

Apa betul media yang ada saat ini jujur menyampaikan informasi hukum?

Selama ini yang terjadi, masih banyak kita temukan adanya carut-marut pemberitaan dalam menyampaikan informasi hukum di media masa baik cetak maupun elektronik. Dan masih banyak informasi yang dipublish ke masyarakat pembaca yang kental dengan unsur bisnis belaka. Artinya dalam menyampaikan berita yang menjadi pertimbangan utama adalah keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memperhatikan efek dari pemberitaaan tersebut yang pada akhirnya membentuk opini publik yang tidak sehat. Saat ini, sangat terkesan bahwa media massa itu dapat dibeli.

Suatu kewajaran saat ini jika masyarakat kemudian banyak yang membuat portal pemberitaan sendiri. Suguhan-suguhannya pun beragam. Belum lagi jika dipertanyakan kode etik pemberitaan. Pokoknya yang penting publish dan mendapat response. Bahkan tidak sedikit hanya sekedar copy paste dan memperbanyak iklan-iklan Google di dalam situs beritanya. Apakah kondisi yang seperti ini yang diinginkan pemerintah Indonesia yang umurnya sudah tidak muda lagi?

Ada apa dengan penegakan hukum di Indonesia
Tagged on: